Protes Pelajar Prancis: Anggaran Besar, Sekolah Rapuh

Protes pelajar Prancis meluas setelah siswa mengeluhkan bangunan sekolah yang rusak, kelas padat, dan jam pelajaran yang hilang karena guru tidak hadir. Aksi yang berlangsung hampir dua pekan itu menyoroti ironi di negara yang mengalokasikan 6,7 persen produk domestik bruto untuk pendidikan: anggaran besar belum menjamin ruang belajar yang layak.

Di Lycée Paul Éluard, Saint-Denis, kawasan pinggiran Paris yang menjadi salah satu pusat gerakan, siswa mempersoalkan kondisi fasilitas sekolah. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan masalah seperti atap bocor, pemanas rusak, hingga sarang tikus di toilet.

Keluhan serupa muncul di Pantin, wilayah tetangga. Siswa menyebut jendela kelas tidak bisa dibuka, bahkan ketika suhu musim panas mencapai 40 derajat Celsius. Rekaman tersebut menjadi simbol ketidakpuasan yang menyebar ke berbagai wilayah di Prancis.

Anggaran pendidikan besar, tetapi kewenangan terpecah

Salah satu penjelasan atas kesenjangan antara belanja dan kondisi sekolah terletak pada pembagian tanggung jawab yang rumit. Pemerintah pusat membayar gaji guru dan menetapkan kurikulum nasional. Namun, pemeliharaan gedung diserahkan kepada pemerintah daerah.

Komune bertanggung jawab atas sekolah dasar, departemen mengurus collège atau setingkat sekolah menengah pertama, sedangkan region menangani lycée atau sekolah menengah atas. Kemampuan keuangan setiap wilayah tidak sama. Pemerintah daerah juga harus menyusun sendiri rencana renovasi, sehingga perbaikan dapat berlangsung lambat.

Ruang untuk investasi ikut terbatas karena lebih dari dua pertiga anggaran publik terserap untuk belanja pegawai dan pembayaran pensiun. Di tengah pembagian kewenangan dan keterbatasan tersebut, kebutuhan perbaikan sekolah terus menumpuk.

Lebih dari 80 persen gedung sekolah dasar di Prancis berusia di atas 50 tahun. Diperkirakan 10 hingga 20 persen bangunan sekolah membutuhkan renovasi besar. Masalahnya tidak berhenti pada kondisi fisik bangunan: perlindungan terhadap gelombang panas musim panas juga dinilai belum memadai.

Renovasi belum menjawab seluruh kebutuhan siswa

Pemerintah daerah sebenarnya telah menjalankan sejumlah program. Île-de-France, wilayah yang mencakup Paris dan sekitarnya, mengesahkan program renovasi serta pembangunan sekolah senilai 6,6 miliar euro untuk periode 2017-2027.

Pemerintah regional menyatakan dua pertiga siswa sekolah menengah atas kini belajar di gedung baru atau yang telah direnovasi. Namun, perbaikan atap dan pembersihan jamur belum otomatis membuat sekolah siap menghadapi suhu ekstrem. Ironisnya, beberapa gedung yang baru dibangun atau direnovasi juga mengalami kerusakan dalam kerusuhan belakangan ini.

Ketimpangan alokasi dana pendidikan turut menjadi perhatian. Menurut perhitungan OECD, pengeluaran per siswa sekolah dasar di Prancis masih di bawah rata-rata negara industri, meski siswa sekolah menengah atas menerima pendanaan relatif besar. Para peneliti pendidikan menilai masa sekolah dasar penting karena di sanalah fondasi keberhasilan belajar dibangun.

Masalah yang dirasakan siswa juga mencakup kepadatan kelas dan ketidakhadiran guru. Dalam aksi demonstrasi, mereka menuntut fasilitas sekolah diperbaiki, guru pengganti ditambah, serta investasi pendidikan ditingkatkan.

Janji penambahan guru dan tantangan reformasi

Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah melakukan sejumlah upaya sejak 2017. Jumlah murid per kelas pada tahun-tahun awal sekolah dasar di wilayah miskin dipangkas hingga separuhnya. Pemerintah membuka sekitar 16.000 posisi guru baru untuk mendukung kebijakan tersebut.

Setelah protes berlanjut, pemerintah berjanji menyediakan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek. Menteri Pendidikan Édouard Geffray juga menyatakan perangkat lunak akan digunakan untuk mengidentifikasi sekolah yang menghadapi masalah paling berat. Janji itu menjadi respons konkret pertama pemerintah terhadap tuntutan siswa selama aksi berlangsung.

Tantangan pendidikan Prancis tidak hanya berkaitan dengan bangunan dan jumlah guru. Reformasi pendidikan menengah atas yang digagas Macron, antara lain, mengganti sistem jalur peminatan dengan pilihan mata pelajaran yang lebih fleksibel. Namun, banyaknya kombinasi pilihan menyulitkan penyusunan jadwal. Siswa mengeluhkan bertambahnya jam kosong dan hari sekolah yang lebih panjang.

Tekanan serupa juga terasa di perguruan tinggi. Seorang dosen di universitas Paris menggambarkan kelas berisi 50 mahasiswa dengan fasilitas terbatas; sebagian mahasiswa harus mengambil kursi dari ruangan lain atau duduk di lantai. Menurut dosen tersebut, administrasi belum mengambil langkah berarti.

Hasil terbaru Program for International Student Assessment (PISA) yang disebut dirilis pada September 2026 juga menunjukkan lebih dari sepertiga siswa berusia 15 tahun belum mencapai kompetensi dasar matematika. Angka itu menambah gambaran bahwa persoalan pendidikan Prancis tidak selesai hanya dengan menambah anggaran atau memperbaiki gedung. Tuntutan siswa kini menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan dan pembiayaan benar-benar terasa di ruang kelas.