Trump Sebut Paris Bisa Jadi Kota Muslim di Tengah Kerusuhan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Paris akan segera menjadi “kota Muslim” dan menuding Presiden Prancis Emmanuel Macron keliru karena mengizinkan imigran masuk. Pernyataan itu disampaikan ketika Prancis dilanda rangkaian demonstrasi yang berujung kerusuhan, penjarahan, dan kerusakan di sejumlah kota.

Trump berbicara pada Senin (19/10), setelah Macron menyalahkan perang Amerika Serikat melawan Iran atas lonjakan harga bahan bakar minyak dan inflasi global. Kenaikan harga minyak serta biaya hidup yang semakin berat memang menjadi salah satu keluhan demonstran di Prancis.

Dalam pernyataannya, Trump mengatakan ia telah lama mengingatkan Macron soal kebijakan imigrasi dan demonstrasi di Prancis. Ia juga meminta pemerintah Prancis menutup perbatasan, seraya membandingkan langkah itu dengan kebijakan keras terhadap imigran yang diterapkannya di Amerika Serikat.

Klaim Trump soal Paris dan imigrasi

Trump menyampaikan komentarnya setelah dimintai pendapat mengenai kritik Macron terhadap dampak perang AS-Iran. Ia menolak disalahkan atas persoalan ekonomi yang menekan warga Prancis, lalu mengaitkan gejolak di negara itu dengan kebijakan menerima imigran.

“Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan semua orang dari seluruh dunia masuk,” kata Trump, dikutip Fox News.

Ia kemudian menyebut Paris akan segera menjadi kota Muslim. Trump menegaskan kepada Macron bahwa perbatasan negara seharusnya ditutup dan menyatakan dirinya telah mengenal pemimpin Prancis itu selama sekitar delapan atau sembilan tahun.

Dalam unggahan terpisah di Truth Social pada hari yang sama, Trump kembali menyalahkan migran atas situasi di Prancis. “Para migran telah mengambil alih Prancis. Mereka harus MENUTUP PERBATASAN, SECEPATNYA!” tulisnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan politik mengenai penyebab kerusuhan dan cara pemerintah memulihkan ketertiban. Sementara Trump menyoroti imigrasi, rangkaian protes di Prancis bermula dari tuntutan pelajar terkait perbaikan sistem pendidikan dan kemudian berkembang ke persoalan ekonomi serta biaya hidup.

Demonstrasi meluas dari isu pendidikan

Unjuk rasa pelajar berlangsung selama berhari-hari dan pada awalnya berjalan damai. Namun, tindakan aparat berupa penangkapan dan penggunaan gas air mata menyertai demonstrasi tersebut. Setelah berlangsung sekitar tiga pekan, ajakan untuk kembali turun ke jalan muncul pada Jumat.

Pada Sabtu, warga berunjuk rasa secara damai. Tuntutan yang semula berpusat pada pendidikan kemudian melebar, mencakup biaya hidup dan kondisi ekonomi. Ketika demonstrasi berangsur reda, sebagian kelompok mulai membakar benda-benda di jalan, kendaraan, dan merusak fasilitas.

Federasi Perdagangan dan Ritel menyatakan hampir 3.000 toko terdampak. Pejabat juga melaporkan vandalisme dan penjarahan di Paris, Marseille, serta sejumlah kota lain. Rangkaian kerusakan itu menambah tekanan terhadap pemerintah ketika warga menghadapi kenaikan biaya hidup.

Skala dampak terhadap toko dan fasilitas menunjukkan bahwa gejolak tidak berhenti pada demonstrasi di jalan. Penjarahan juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sementara suasana tidak aman menjadi persoalan yang harus ditangani pemerintah daerah.

Seruan jam malam dan silang pendapat politik

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu meminta pemerintah daerah memberlakukan jam malam secara terarah untuk memulihkan ketertiban. Namun, ia menolak menerapkan kebijakan tersebut di Paris. Lecornu menyatakan tekadnya untuk mengembalikan ketertiban bersifat mutlak.

Lecornu juga menuduh kelompok radikal ultra kiri berupaya menciptakan kerusuhan mendalam menjelang pemilihan presiden Prancis. Pernyataan itu ditolak pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon, yang meminta perdana menteri meminta maaf dan berhenti memperkeruh keadaan.

Respons pemerintah daerah, kondisi ekonomi, dan perluasan tuntutan demonstran menjadi bagian penting dari perkembangan situasi di Prancis. Di tengah perdebatan itu, klaim Trump mengenai Paris dan imigrasi turut menarik perhatian, meski tidak mengubah fakta bahwa protes bermula dari persoalan pendidikan dan meluas ke biaya hidup.

Ke depan, upaya memulihkan ketertiban akan berjalan beriringan dengan tuntutan warga yang semakin luas. Perkembangan kebijakan jam malam dan penanganan dampak kerusuhan akan menjadi perhatian, sementara perdebatan politik mengenai akar krisis masih terus berlangsung.