Pakistan-Turki Siapkan Dukungan Militer untuk Saudi

Pakistan dan Turki mulai menyiapkan dukungan pertahanan bagi Arab Saudi di tengah meningkatnya konflik dengan kelompok Houthi di Yaman. Keputusan itu diumumkan setelah pertemuan darurat para pejabat pertahanan dan luar negeri serta pimpinan militer ketiga negara di Riyadh, Senin (5/10).

Langkah tersebut menjadi penerapan nyata Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah, yang menetapkan serangan bersenjata terhadap satu negara sebagai serangan terhadap seluruh pihak. Meski demikian, belum ada keterangan terperinci mengenai jumlah personel yang akan dikerahkan maupun cakupan misi mereka.

Perjanjian pertahanan memasuki tahap pelaksanaan

Perjanjian Makkah ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 7 Agustus 2026. Sejak kesepakatan itu diteken, pertempuran antara Houthi dan Arab Saudi terus berlangsung, tetapi Pakistan dan Turki belum bergabung dalam operasi tempur Saudi.

Kedua negara sebelumnya menyatakan struktur komando dan mekanisme operasional masih dikembangkan. Pernyataan bersama seusai pertemuan di Riyadh menandai perubahan sikap: Pakistan dan Turki sepakat segera menjalankan komitmen pertahanan itu secara nyata, termasuk menyediakan personel dan kemampuan militer serta memastikan pengerahan dapat dilakukan dengan cepat.

Pertemuan tersebut juga menetapkan Letnan Jenderal purnawirawan Pakistan Nauman Mahmood sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi. Ia akan menjalani masa jabatan selama tiga tahun. Penunjukan itu menjadi bagian dari pembentukan mekanisme kerja sama, meski rincian operasionalnya belum dibuka kepada publik.

Burcu Ozcelik, peneliti senior bidang keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI), menilai kerja sama itu akan memperkuat posisi Arab Saudi menghadapi ancaman Houthi. Menurut dia, pakta tersebut tengah menghadapi ujian nyata pertamanya dan berpotensi mengubah dinamika konflik.

Namun, Ozcelik mengingatkan bahwa informasi mengenai pengerahan pasukan dan batas misi belum dipublikasikan. Kerahasiaan semacam itu, katanya, lazim dalam perjanjian yang menyangkut operasi militer sensitif. Dengan demikian, pengumuman dukungan belum menjelaskan secara pasti bagaimana kontribusi tiap negara akan dijalankan di lapangan.

Peran Pakistan dan Turki belum mencakup operasi tempur

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan kepada Geo News bahwa Pakistan dan Turki akan bertindak sebagai pihak pendukung. Personel kedua negara, menurut dia, akan menjalankan kegiatan pengintaian dan tugas lain, sementara pasukan Arab Saudi tetap menjadi pihak yang melakukan operasi tempur.

Penjelasan itu memberi gambaran awal mengenai pembagian peran, tetapi belum menjawab berapa banyak personel atau aset yang akan dikirim. Kontribusi Pakistan di bidang pertahanan Saudi bukan hal baru. Analis keamanan independen Pakistan, Imtiaz Gul, menyebut mekanisme semacam itu telah berlangsung selama enam dekade.

Meski begitu, keterlibatan dalam menghadapi Houthi dinilai memiliki tantangan berbeda. Gul mengatakan kelompok tersebut dipandang sebagai perpanjangan pengaruh Iran. Karena itu, langkah Pakistan berpotensi dipandang Teheran sebagai tindakan yang menyasar kepentingannya. Bahan yang tersedia tidak merinci lebih jauh bagaimana Pakistan akan mengelola risiko tersebut.

Skala kekuatan gabungan ketiga negara juga menjadi sorotan. Berdasarkan peringkat Global Firepower 2026, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki secara kolektif memiliki sekitar 1,4 juta personel aktif, sekitar 3.400 pesawat militer, 6.000 tank, serta lebih dari 340 aset angkatan laut. Angka tersebut menggambarkan kapasitas mereka, tetapi belum menunjukkan berapa banyak kekuatan yang akan dilibatkan dalam konflik.

Serangan Houthi dan perdebatan politik di Turki

Ketegangan meningkat setelah Arab Saudi pada Rabu (7/10) mencegat sebuah rudal balistik di wilayah utara Riyadh. Pada pekan yang sama, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi melancarkan operasi besar untuk merebut wilayah di sepanjang pesisir Laut Merah, terutama di sekitar Selat Bab el-Mandeb dan kota Mokha. Arab Saudi turut melancarkan serangan udara untuk mendukung operasi tersebut.

Di Turki, ruang lingkup keterlibatan militer masih belum jelas. Status Turki sebagai anggota NATO membuat kemungkinan pengerahan pasukan memiliki implikasi lebih luas. Menteri Luar Negeri Hakan Fidan mengatakan pembahasan di Riyadh tidak hanya menyangkut opsi militer, tetapi juga upaya menyelesaikan persoalan melalui dialog.

Kesepakatan itu juga menuai kritik dari partai-partai oposisi Turki. Mereka mempertanyakan pelaksanaannya karena perjanjian internasional umumnya memerlukan persetujuan Majelis Nasional Agung Turki, sementara persetujuan tersebut belum diberikan. Namik Tan, anggota parlemen dari Istanbul dan mantan duta besar Turki untuk Israel serta Amerika Serikat, mempertanyakan bagaimana pakta itu dapat dijalankan tanpa lebih dulu diajukan ke parlemen.

Laksamana purnawirawan Turki Yani Bagcioglu mengingatkan risiko bagi pasukan Turki dan kapal komersial yang terkait dengan negaranya jika Houthi melancarkan serangan. Di tengah perdebatan itu, belum adanya rincian tentang pengerahan dan mandat misi menjadi persoalan penting. Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan apakah kerja sama Makkah bertumpu pada dukungan pengintaian dan pertahanan, atau berkembang menjadi keterlibatan yang lebih luas.