Demo Mahasiswa Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional

Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung pada Selasa, 20 Oktober 2026. Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta menyampaikan sejumlah tuntutan lain.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan koalisi masyarakat sipil berkumpul di kawasan Tugu Tani. Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu mengangkat isu lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, demokrasi, korupsi, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Lima tuntutan dalam aksi mahasiswa di Jakarta

Para demonstran meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan memulihkan ekosistem yang terdampak. Mereka juga mendesak penindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Tuntutan berikutnya menyasar tata kelola ekonomi. Mahasiswa meminta kebijakan diperbaiki untuk mengatasi ketimpangan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Mereka juga menyoroti tingginya biaya hidup yang dirasakan warga.

Nazhira, peserta aksi dari BEM IPB, mengatakan kenaikan harga barang membuat uang yang sama terasa semakin terbatas. Ia membandingkan uang Rp100.000 yang dua tahun sebelumnya bisa digunakan untuk jalan-jalan, menonton film, serta membeli makanan dan minuman dengan kondisi sekarang.

“Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa,” kata Nazhira.

Dalam tuntutan lain, mahasiswa meminta pemerintah menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Mereka menilai ruang sipil semakin sempit, termasuk karena keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta mengkritik kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat.

Mahasiswa juga mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di bidang pendidikan, mereka meminta biaya diturunkan dan layanan publik diperbaiki, termasuk layanan kesehatan.

Karhutla dan kondisi warga di Kalimantan

Isu kebakaran hutan menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi di lokasi itu pada siang hari dengan membawa spanduk bertuliskan “Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran”.

Muamar, salah satu peserta aksi, mengatakan dampak karhutla dirasakan warga, terutama anak-anak di Kalimantan yang kesulitan bernapas. Ia menyebut penanganan kebakaran hutan sebagai persoalan yang mendesak, sekaligus mempertanyakan kesiapan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

“2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah,” kata Muamar.

Di Tugu Tani, massa menyampaikan yel-yel yang mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. Menjelang pukul 18.00 WIB, sebagian peserta aksi menduduki patung sepasang petani dan membentangkan spanduk tuntutan. Dua demonstran memanjat patung setinggi sekitar 10 meter dengan bantuan peserta lain, sementara warga menyaksikan dari sekitar lokasi.

Setelah spanduk berkibar, para demonstran mulai meninggalkan kawasan tersebut. Aksi itu menjadi bagian dari rangkaian unjuk rasa yang berlangsung pada hari yang sama di beberapa kota.

Aksi di Yogyakarta, Bandung, dan Bundaran HI

Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi DIY sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Kelompok mahasiswa yang terlibat antara lain Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional.

Front Mahasiswa Nasional Yogyakarta merencanakan aksi jalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju kawasan Titik Nol Kilometer. Tuntutan yang disampaikan mencakup persoalan harga kebutuhan pokok dan BBM, penanganan karhutla, evaluasi program pemerintah, serta penghentian keterlibatan militer di ranah sipil.

Di Bandung, para pesepeda menggelar aksi bertajuk “Mengayuh ke Istana” pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, untuk berorasi dan menyampaikan sikap.

Sebelum demonstrasi berlangsung, sekitar pukul 06.05 WIB, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia. Mereka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Menurut Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi, enam dari 11 aktivis belum diperbolehkan pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya akan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan personel yang bertugas. Pemeriksaan itu, menurut dia, diperlukan untuk mengetahui bagaimana para aktivis bisa mencapai patung yang disebut sebagai cagar budaya.

Rangkaian demonstrasi tersebut memperlihatkan luasnya isu yang disuarakan mahasiswa, dari penanganan karhutla hingga biaya hidup dan pendidikan. Tuntutan itu kini menempatkan respons pemerintah terhadap persoalan lingkungan dan layanan publik sebagai salah satu hal yang akan terus diamati masyarakat.